Kecamatan Simpang Hilir tidak dapat dilepaskan dari
sejarah panjang Kerajaan di tanah Kalimantan yaitu Kerajaan Ulu Aik, Kerajaan
Tanjungpura, Kerajaan Matan serta Kerajaan Simpang Matan. Kerajaan-kerajaan
tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah
terbentuknya Kecamatan Simpang Hilir.
Pada masa pemerintah Hindia Belanda, sejak tahun
1936 Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah Afdeling, yaitu merupakan
bagian karesidenan Kalimantan Barat (Residentis Western Afdeling Van Borneo)
dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang pada waktu itu
dibagi menjadi tiga Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Wedana, yaitu :
a. Onder
Afdeling Sukadana di Sukadana terdiri dari 3 (tiga) Onder Distrik yaitu :
- Onder
Distrik Sukadana
- Onder
Distrik Simpang Hilir
- Onder
Distrik Simpang Hulu
b. Onder
Afdeling Matan Hilir di Ketapang terdiri dari 2 (dua) Onder Distrik yaitu :
- Onder
Distrik Matan Hilir
- Onder
Distrik Kendawangan
c. Onder
Afdeling Matan Hulu di Nanga Tayap terdiri dari 4 (empat) Onder Distrik yaitu :
- Onder
Distrik Sandai
- Onder
Distrik Nanga Tayap
- Onder
Distrik Tumbang Titi
- Onder
Distrik Marau
Afdeling Ketapang sendiri dibagi menjadi 3 (tiga)
kerajaan yang dipimpin oleh seorang Panembahan, yaitu :
a.
Kerajaan Matan :
- Onder
Afdeling Matan Hilir
- Onder
Afdeling Matan Hulu
b.
Kerajaan Sukadana :
- Onder
Afdeling Sukadana
c.
Kerajaan
Simpang :
- Onder
Afdeling Simpang Hilir
- Onder
Afdeling Simpang Hulu
Sampai dengan tahun 1942 kerajaan diatas
masing-masing dipimpin oleh :
- Gusti
Muhammad Saunan di Kerajaan Matan
- Tengku
Betung di Kerajaan Sukadana
- Gusti
Mesir di Kerajaan Simpang.
Setelah masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir
dengan datangnya Jepang tahun 1942, Kabupaten Ketapang masih dalam status
Afdeling. Perbedaannya terletak pada pimpinannya yang diambil alih langsung
oleh Jepang.
Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, dimana
masih terjadi perebutan kekuasaan dengan pihak Pemerintah Belanda (NICA),
bentuk pemerintahan di Ketapang masih tetap dipertahankan sebagaimana
sebelumnya yaitu berstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Staatsblad 1948
No. 58 dengan pengakuan adanya pemerintahan swapraja. Pada waktu itu Ketapang
dibagi menjadi 3 (tiga) daerah swapraja, yaitu : Sukadana, Simpang dan Matan
yang kemudian digabung menjadi sebuah federasi.
Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, menurut
Undang-undang No. 25 tahun 1956 maka Kabupaten Ketapang mendapat status sebagai
bagian daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang
Bupati sebagai Kepala Daerah.
Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayong Utara di
Propinsi Kalimantan Barat, maka sejak tanggal 26 Juni 2007, 5 (lima) wilayah
kecamatan di Kabupaten Ketapang yaitu Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang
Hilir, Kecamatan Pulau Maya karimata dan Kecamatan Seponti dimekarkan menjadi
satu kabupaten baru dengan nama Kabupaten Kayong Utara.
Kecamatan Simpang Hilir mulanya adalah Kerajaan
Simpang yang dipimpin oleh Panembahan
Gusti Mesir. Selanjutnya terjadi kekosongan jabatan Panembahan Simpang
dikarenakan Panembahan Gusti Mesir menjadi korban fasisme Jepang dari tahun
1943 sanpai 1945. Diakhir kekuasaan Jepang tahun 1945 diangkatlah Gusti Ibrahim
sebagai Panembahan Kerajaan Simpang dengan Mangku Bumi Gusti Mahmud. Gusti
Mahmud menjalankan pemerintahan sebagai Kepala Swapraja Simpang sampai
meninggal dunia tahun 1952.
Setelah
berlakunya Undang-Undang No.27 tahun 1959 semua Swapraja di Kalimantan Barat
telah lebur, dan pada tanggal 4 Juli 1959 pemerintahan tersebut beralih kepada
Pemerintahan Daerah. Berdasarakan Instruksi Gubernur KDH. Propinsi Kalimantan
Barat tertanggal 29 Februari 1960 No. 376/Pem-A/1-6 Pemerintahan Swapraja
diserah terimakan pada Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
Bekas wakil Panembahan Sukadana
dibantukan pada Kantor Wedana Sukadana.
b.
Anggota-anggota Majelis Swapraja Matan
dibantukan pada Kantor Pemerintah Daerah tingkat II Ketapang.
c.
Semua pegawai-pegawai bekas Swapraja
dialihkan menjadi Pegawai Daerah Tingkat II Ketapang.
d.
Semua inventaris Swapraja menjadi
inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Ketapang.
Swapraja Simpang
tidak mengalami kesulitan, karena sebelumnya terlebih dahulu menyerahkan
kekuasaannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sedang personilnya
diperbantukan pada Kantor Camat Simpang Hilir di Telok Melano.
Berikut adalah
nama-nama Camat yang pernah memimpin di Kecamatan Simpang Hilir dari tahun 1961:
-
Achmad Bustami,BA tahun
1961 s/d 1962
-
Abas H.Adam tahun 1962 s/d 1970
-
Kasdi Usman,BA tahun 1970 s/d 1974
-
Syamsudin Yusuf,BA tahun 1974 s/d 1978
-
Chairurrasyid,BA tahun 1978 s/d 1982
-
Slamat Artadinata,BA tahun
1982 s/d 1988
-
Gusti Mastur (Plh.) tahun1988 s/d 1989
-
Drs.Jumadi H.Abd. Hamid tahun 1989 s/d 1996
-
Fathul Ilmi,S.Sos (Plh.) tahun 1996 s/d 1997
-
Drs.Gurdani Achmad tahun 1998 s/d 2000
-
Firdaus,SH tahun 2000 s/d 2001
-
Surya Dharma,SE tahun 2002 s/d 2005
-
Edi Junaidi,S.Sos tahun 2005 s/d 2006
-
Jalian,S.Sos tahun 2006 s/d 2007
-
Agus Suratman,SE tahun 2008 s/d 2009
-
Arsyad Tamuzi,S.IP tahun 2009 s/d 2011
-
Yusrin (Plt.) tahun 2012 s/d 2013
-
Mac Novianto,SH tahun 2014 sd sekarang
Pada
tahun 2013, Kecamatan Simpang Hilir terbagi menjadi 12 desa, 49 dusun dan 176 RT,
dua desa diantaranya termasuk daerah terpencil yaitu Desa Matan Jaya dan Desa Lubuk
Batu.
Sumber
: www.humas.ketapang.go.id
www.kayongutarakab.go.id
Kerajaansimpang.blogspot.com
Boegis-kayong.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar